Cawalkot dan Kontrak Sosial

Bogorplus.com - Koordinator BEM Se-Bogor, Muh. Firmansyah angkat bicara mengenai agenda Pilwalkot yang mendekati hari-hari penting. Ditemui dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota di Brajamustika Hotel and Convention Center, Selasa (23/07/13), menurutnya, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor sudah seharusnya berkomitmen penuh untuk membangun Kota Bogor dan menyelenggarakan Pilwalkot yang berkualitas. 

        Menurut Firmansyah, dua pilar dalam peradaban politik kita adalah partai politik dan pemilu. Mereka yang mencalonkan diri sebagai pasangan walikota dan wakil walikota merupakan baik dari pasangan perorangan maupun koalisi Parpol seharusnya menjunjung tinggi integritas dalam berkompetisi. Tidak ada lagi black campaign, money politic, maupun tindak kecurangan yang dilakukan selama proses Pilwakot ini. Karena itu seharusnya semua elemen terutama mereka yang berkompetisi dalam Pilwalkot harus menjaga penuh kualitas pilwalkot ini. 

         Pilwalkot ini bukan hanya milik sekelompok golongan semata, tapi milik semua elemen masyarakat di Kota Bogor. Masyarakat juga harus terlibat dalam pengawasan Pilwalkot ini agar jalannya pilwalkot menjadi berkualitas. "Selain itu, pasangan calon walikota dan wakil walikota wajib menandatangani kontrak sosial dari elemen masyarakat, baik itu dari mahasiswa atau elemen masyarakat yang lain. 

       Keberanian mereka menandatangani kontrak sosial dari elemen masyarakat menandakan kesiapan mereka untuk memimpin Kota Bogor," paparnya. 

       Setiap warga tentu berharap pembangunan Kota Bogor menjadi lebih baik, menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sehingga setiap warga Bogor harus menganggap penting momentum Pilwalkot ini. Semoga pemimpin yang akan memimpin Kota Bogor adalah pemimpin yang kuat dan amanah.

Wujudkan Pemilu Cerdas

Release BEM Se-Bogor

Pres Realise BEM Se-Bogor

Tangal    : 13 Februari 2013
Tempat   : Tugu Kujang
Kegiatan : Aksi “Cerdas Pemilu Gubernur” 

        Keunggulan "Golput" pada Pilkada Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur tahun ini tidak boleh berulang. Jumlah warga yang tak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2008 mencapai 9.130.604 suara, melebihi perolehan masing-masing ketiga pasangan peserta Pilgub. Angka golput mengalahkan perolehan suara Gubernur Jabar Terpilih yang meraih 7.287.647 suara (40,50 persen). Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT ) terkoreksi jumlah pemilih Pilkada Jabar sebanyak 27.933.259, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 18.802.665 orang. Dari jumlah itu suara sah sebanyak 17.996.105 suara dan suara tidak sah 806.560 suara. Sedangkan untuk Pemilihan Gubernur pada tahun 2013 ini jumlah pemilih diperkirakan mencapai 33 juta. Kenyataan ini sungguh ironi, mengingat negara kita adalah negara yang menganut demokrasi dimana setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk menentukan perubahan yang ada di perubahan. (sumber : KPU Prov. Jabar) Pemilihan Gubernur Jawa Barat kali ini, telah memasuki masa-masa kampanye dan sedang menanti detik-detik menuju hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada hari Minggu (24/2). Beberapa upaya telah dan akan dilakukan oleh kelima pasangan calon yang berkompetisi untuk menarik hati masyarakat dengan visi-misi dan program kerja mereka untuk Jawa Barat. Agaknya masa dua minggu kampanye memang tidak cukup bagi kita untuk menilai kelayakan mereka untuk menjadi pemimpin Jawa Barat selama periode lima tahun kedepan. Dilain hal, Masyarakat Jawa Barat belum semuanya merasakan atmosfer menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013. Masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang tidak mengerti siapa saja pasangan calon yang ada pada pemilihan gubernur nanti. Sebagian lagi masih belum mengetahui apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak. Jika melihat angka golput yang bergulir pada Pemilihan Gubernur pada periode yang lalu, agaknya presentase angka golput tidak akan jauh dari 30%. Dalam rangka mengambil peranannya dalam setiap proses perubahan yang terjadi di negeri ini, maka Aliansi BEM Se-Bogor menggelar kegiatan Aksi Sosialisasi “Cerdas Pilgub Jabar 2013”. Aksi ini diadakan pada hari Rabu (13/2), bertempat di Tugu Kujang. Pelaksanaan Aksi dimulai pada pukul 14.30 hingga pukul 15.30. Massa Aksi dihadiri oleh beberapa kampus yang tergabung dalam BEM Se-Bogor, diantaranya adalah BEM KM IPB, BEM Diploma IPB, BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kesatuan, BEM Akademi Kimia Analis (AKA), BEM Akademi Telekomunikasi, BEM Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, BEM Universitas Juanda, BEM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pandu Madania. Kegiatan ini berlangsung dengan beberapa konten kegiatan, yaitu penyebaran leaflet sosialisasi Pilgub, Orasi dari masing-masing perwakilan Perguruan Tinggi, dan Membentangkan Poster Ajakan Menggunakan Hak Pilih. Dalam Orasinya, coordinator BEM Se-Bogor mengajak masyarakat untuk memerangi kemungkinan money politic dan Golput. Jumlah keseluruhan masa aksi yang hadir pada kegiatan ini adalah 25 orang. Beberapa media massa juga hadir meliput kegiatan ini, diantaranya Radar Bogor, Bogor plus, dan Jurnal Bogor. Dalam Pelaksanaannya Aksi ini berjalan dengan tertib sesuai dengan yang direncanakan. Hidup Mahasiswa ! 

Koordinator BEM Se-Bogor CP : Muh Firmansyah (085717284812) | @m_firmansy

Cawalkot Harus Jalankan Pemilu Bersih

Bogorplus.com – Konsolidasi Masyarakat, Mahasiswa dan Pemuda Se-Bogor (KOMMPAS) yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat menggelar aksi di depan Braja Mustika Hotel dan Convention Centre, Selasa (23/5/2013). 

Puluhan mahasiswa yang tergabung terdiri dari aktivis KAMMI Daerah Bogor, Mahasiswa IPB, Tazkia, AKA Bogor dan UIKA mendesak pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk menandatangani pakta integritas dari mahasiswa. 

Pakta integritas tersebut dicetak dalam sehelai poster berukuran 200 cm x 100 cm dengan latar berwarna putih. Isi pakta integritas itu, sebagai berikut. “Kami, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota beserta tim kami, SIAP dan BERSEDIA untuk melaksanakan Pilwalkot Bogor yang bersih dan menjunjung tinggi norma agama, nilai luhur budaya sunda, dan aturan yang berlaku. Apabila kami terbukti melakukan pelanggaran aturan pemilu, berbuat amoral dan/atau terlibat pelanggaran hukum. Maka kami SIAP untuk MUNDUR dari pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bogor dan siap diproses sesuai hukum yang berlaku, selain itu kami juga SIAP dan bersedia untuk menandatangani kontrak politik dari mahasiswa ataupun elemen lainnya.” 

Menurut ilham, koordinator aksi tersebut, tujuan mereka adalah untuk mengikat para pasangan calon dengan kontrak politik. 

Aksi riuh, dikarenakan aparat kepolisian tidak mengizinkan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung. Aparat kepolisian menghadang mahasiswa di depan Braja Mustika Hotel dan Convention Centre. Aparat merampas paksa poster yang berisi pakta integritas dari tangan mahasiswa yang mencoba merangsek masuk. 

Perwakilan mahasiswa, Iqbal Nurul Haq, yang juga ketua umum KAMMI Daerah Bogor, menyesalkan tindakan aparat yang tidak bersahabat dengan gerakan mahasiswa. Ini merupakan preseden buruk bagi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum di Kota bogor. 

Menurut Firmansyah, Koordinator BEM Se-Bogor, seharusnya aparat kepolisian memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat di muka umum. Aparat kepolisian tidak seharusnya bertindak represif dan menarik paksa para demonstran serta merampas poster “pakta integritas”. 

Hingga, detik akhir menjelang berbuka puasa, massa aksi tidak berhasil mendapatkan tanda tangan dari kelima pasangan calon walikota dan wakil walikota. Aparat kepolisian akhirnya membubarkan paksa demonstran yang masih bertahan hingga menjelang Maghrib.

Alasan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Adalah Kebohongan

Bogorplus.com - Lagi-lagi masyarakat dikejutkan oleh rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Terhitung pada tanggal 17 Juni kebijakan ini akan diputuskan oleh pemerintah apakah BBM akan naik atau tidak. 

       Koordinator BEM Se-Bogor, Muh. Firmansyah angkat bicara. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM pada dasarnya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, hal wajar karena BBM merupakan memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Rencana kenaikan harga BBM ini mengacu pada subsidi harga BBM yang dianggap melampaui dari besaran APBN yang sudah direncanakan. 

Menurut Firmansyah, pemerintah berdalih, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol dikarenakan subsidi BBM yang melonjak tinggi. Hal ini adalah satu kebohongan besar yang dibuat oleh pemerintah. APBN negara jebol bukan karena menyoal subsidi BBM, seolah-olah subsidi BBM membebani APBN. 

        Padahal yang memberikan beban terbesar bagi APBN adalah belanja pegawai (Anggaran Perjalanan Dinas, Birokrasi, dan Gaji). Ditambah lagi penyerapan pajak yang rendah menjadi titik kritis dimana APBN kita jebol. 

         Dalam pandangan Makro Ekonomi, lanjutnya, maka sudah tentu kebijakan menaikkan harga BBM ini adalah langkah tepat yang harus di lakukan oleh pemerintah. Apalagi memperhatikan cadangan minyak dunia yang mengalami kelangkaan. Ditambah lagi alasan kenaikan BBM adalah subsidi yang tidak tepat sasaran. Akan tetapi, titik permasalahannya bukan pada poin kenaikan BBM adalah keharusan. 

         "Namun kita harus juga paham bahwa setiap kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat seperti kenaikan harga bahan pokok, kenaikan biaya produksi, dan bertambahnya pengangguran. Bagi UKM kecil, kenaikan harga BBM akan berdampak pada biaya produksi sehingga mereka harus memangkas biaya produksi yang biasanya dilakukan dengan mengurangi jumlah pekerja dari sisi kebijakan, kebijakan ini tidak akan memberikan dampak positif yang berarti bagi ketahanan energi Nasional kita," paparnya. 

         Firmansyah menambahkan, seharusnya kebijakan yang dikelola adalah penataan pengelolaan sumber Energi Nasional sehingga BBM ini tidak liberal dan mengikuti harga minyak dunia. Seharusnya ada langkah real dari pemerintah untuk membangun Energi alternative atau penyediaan energy Nasional. Apalagi BLSM yang dikucurkan untuk masyarakat tidak akan pernah bisa sebanding dengan subsidi yang diberikan pada rakyat. 

        "Oleh karena itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Bogor menyatakan sikap menolak kebijakan instan dengan menaikkan harga BBM karena memberikan beban kesengsaraan tambahan pada rakyat. Menggunakan dalih jebolnya APBN dan subsidi tak tepat sasaran sebagai alasan menaikkan harga BBM adalah sebuah kebohongan publik. Menuntut Pemerintah memperbaiki kebijakan pengelolaan energy dan penyediaan energy alternative (Keppres no. 5 tahun 2006). Menuntut Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan transportasi public secara menyeluruh sehingga ketergantungan terhadap BBM karena kendaraan pribadi berkurang," pungkasnya.

Bersama BEM Se-Bogor Hadiahi Komisi A Maket Tugu Kujang

Bogorplus.com - Puluhan orang dari aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bogor,Jalan Kapten Muslihat, Bogor. Dimana sebelumnya, para mahasiswa sempat melakukan aksi di Bunderan Tugu Kujang dan Halaman Balai kota, pada Selasa (30/4/13). 

Mahasiswa menuntut DPRD Kota Bogor untuk menghentikan sementara (moratorium) segala bentuk pembangunan dan perizinan bangunan. 

Dalam aksinya, massa BEM Se-Bogor melakukan orasi yang mempertanyakan mengapa pemberian izin bangunan menjadi terkesan diobral oleh Walikota? Pasalnya dalam LKPJ Walikota terbarunya, disebutkan bahwa ada 3380 izin pendirian bangunan fisik dalam waktu satu tahun dan menghasilkan PAD sebesar 180 Miliar. 

"Masih segar dalam ingatan kita tentang skandal pembangunan Hotel Amaroossa, IMB pembangunan restoran Mc Donald yang bermasalah, Lotte Mart yang tidak memikirkan aspek lingkungan. Dari rentetan kasus tersebut, Pemkot tidak mempertimbangkan proses alur dan SOP dalam menerbitkan sebuah izin pendirian bangunan," ujar Korlap Muh Firmansyah di hadapan puluhan masa aksi. 

Firman menambahkan, dalam Peraturan Menteri PU No 24 Tahun 2007, sambungnya, terdapat serangkaian proses panjang dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diantaranya kelengkapan administratif, dokumen rencana teknis, penelitian kebenaran rencana teknis dan pengkajian oleh tim ahli bangunan gedung. 

"Kami memandang, muncul sebuah indikasi adanya praktek main mata dalam tanda kutip antara pemerintah dan para pengusaha dan yang paling mungkin adalah terjadinya kasus suap mengenai izin pembangunan," jelas Firman. 

Firman menegaskan, BEM Se-Bogor menyatakan sikap menuntut anggota dewan untuk menghentikan sementara atau moratorium perizinan bangunan besar di Kota Bogor. 

"Semoga tuntutan kami ini dapat mengembalikan kerinduan masyarakat Kota Bogor akan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek kotor," pungkasnya. 

Dalam aksinya juga, massa BEM Se-Bogor sempat melakukan aksi dorong-dorongan dengan petugas Satpol PP, saat mereka memaksa masuk kedalam gedung DPRD untuk menemui anggota dewan yang tidak juga muncul. 

Akhirnya, puluhan mahasiswa ini diterima oleh Ketua Komisi A, Atmaja dan Usmar Hariman. Kepada mahasiswa Usmar mengatakan, pada Paripurna besok akan disampaikan kepada Walikota dan akan ditindak lanjuti oleh DPRD. Usai diterima, para mahasiswa memberikan cinderamata kepada dua Anggota Komisi A ini berupa maket Hotel Amaroossa, yang atasnya terdapat tugu Kujang.

Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM bersama BEM Se-Bogor

Bogortimes.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Bogor melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, pada Selasa (11/6/13) Aksi ini sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas saat mereka memaksa mendekati pintu Istana Bogor. Setelah usaha mereka gagal, akhirnya para mahasiswa melakukan orasinya di tengah jalan. Koordinator aksi, Firman mengatakan, para mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, karena akan membebani masyarakat kecil. Selain itu kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak positif yang berarti bagi ketahanan energi nasional. Menurutnya, ada tiga sikap dari para mahasiswa, diantaranya menolak kebijakan instan dengan menaikan harga BBM, menuntut pemerintah memperbaiki kebijakan pengelolaan energi dan penyediaan energi alternatif dan menuntut pemerintah untuk mengembangkan kebijakan transportasi publik secara menyeluruh. Setelah puas berorasi, para mahasiswa membubarkan diri dan mengancam akan kembali melakukan aksinya.

Berantas Mafia Perijinan bersama Intra dan Ekstra Kampus

Bogorplus.com - Aksi unjuk rasa yang diaksanakan oleh massa gabungan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Daerah Bogor dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya, ricuh. Mahasiswa terlibat aksi dorong dan pukul dengan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, di pelataran Plaza Balaikota, pada Selasa (30/4/13). Pantauan bogorplus.com dilapangan, awalnya aksi unjuk rasa hanya dilakukan oleh massa BEM se-Bogor saja, namun sekitar pukul 14.00 WIB datang massa dari KAMMI dengan menggunakan tiga angkot dari arah Tugu Kujang. Alhasil, kedua massa tersebut bergabung melakukan demo. Puas berorasi, kedua massa tersebut memaksa masuk kedalam pelataran Plaza Balaikota dengan cara menggoyangkan pagar Balaikota yang ditutup petugas. Merasa kewalahan, akhirnya massa demonstran dipersilahkan masuk kedalam pelataran Balaikota dan melanjutkan orasinya. Kemudian, puluhan mahasiswa tersebut menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan carut marut perizinan bangunan di Kota Bogor. Telihat beberapa mahasiswa memerankan Walikota Bogor Diani Budiarto dan pengusaha, serta menjadi anggota Dewan. Setelah itu massa demonstran kembali terlibat aksi dorong-dorongan dengan petugas. Pasalnya, para mahasiswa ingin memaksa masuk ke ruangan untuk bertemu langsung dengan Walikota. Kericuhan akhirnya mereda, setelah perwakilan dari Pemkot Bogor melalui Asisten II (Asda), M. Azrin menemui para demonstran. Dirinya menyatakan, bahwa Walikota sedang tidak ditempat. Dirinya berjanji, akan menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada Walikota Bogor. Setelah ditemui Asda II, mahasiswa pun membubarkan diri sekitar pukul 15.15 WIB. Salah satu mahasiswa, Firmansyah mengatakan, pihaknya akan datang kembali untuk terus menagih janji kepada Walikota.