Alasan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Adalah Kebohongan

Bogorplus.com - Lagi-lagi masyarakat dikejutkan oleh rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Terhitung pada tanggal 17 Juni kebijakan ini akan diputuskan oleh pemerintah apakah BBM akan naik atau tidak. 

       Koordinator BEM Se-Bogor, Muh. Firmansyah angkat bicara. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM pada dasarnya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, hal wajar karena BBM merupakan memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Rencana kenaikan harga BBM ini mengacu pada subsidi harga BBM yang dianggap melampaui dari besaran APBN yang sudah direncanakan. 

Menurut Firmansyah, pemerintah berdalih, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol dikarenakan subsidi BBM yang melonjak tinggi. Hal ini adalah satu kebohongan besar yang dibuat oleh pemerintah. APBN negara jebol bukan karena menyoal subsidi BBM, seolah-olah subsidi BBM membebani APBN. 

        Padahal yang memberikan beban terbesar bagi APBN adalah belanja pegawai (Anggaran Perjalanan Dinas, Birokrasi, dan Gaji). Ditambah lagi penyerapan pajak yang rendah menjadi titik kritis dimana APBN kita jebol. 

         Dalam pandangan Makro Ekonomi, lanjutnya, maka sudah tentu kebijakan menaikkan harga BBM ini adalah langkah tepat yang harus di lakukan oleh pemerintah. Apalagi memperhatikan cadangan minyak dunia yang mengalami kelangkaan. Ditambah lagi alasan kenaikan BBM adalah subsidi yang tidak tepat sasaran. Akan tetapi, titik permasalahannya bukan pada poin kenaikan BBM adalah keharusan. 

         "Namun kita harus juga paham bahwa setiap kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat seperti kenaikan harga bahan pokok, kenaikan biaya produksi, dan bertambahnya pengangguran. Bagi UKM kecil, kenaikan harga BBM akan berdampak pada biaya produksi sehingga mereka harus memangkas biaya produksi yang biasanya dilakukan dengan mengurangi jumlah pekerja dari sisi kebijakan, kebijakan ini tidak akan memberikan dampak positif yang berarti bagi ketahanan energi Nasional kita," paparnya. 

         Firmansyah menambahkan, seharusnya kebijakan yang dikelola adalah penataan pengelolaan sumber Energi Nasional sehingga BBM ini tidak liberal dan mengikuti harga minyak dunia. Seharusnya ada langkah real dari pemerintah untuk membangun Energi alternative atau penyediaan energy Nasional. Apalagi BLSM yang dikucurkan untuk masyarakat tidak akan pernah bisa sebanding dengan subsidi yang diberikan pada rakyat. 

        "Oleh karena itu, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Bogor menyatakan sikap menolak kebijakan instan dengan menaikkan harga BBM karena memberikan beban kesengsaraan tambahan pada rakyat. Menggunakan dalih jebolnya APBN dan subsidi tak tepat sasaran sebagai alasan menaikkan harga BBM adalah sebuah kebohongan publik. Menuntut Pemerintah memperbaiki kebijakan pengelolaan energy dan penyediaan energy alternative (Keppres no. 5 tahun 2006). Menuntut Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan transportasi public secara menyeluruh sehingga ketergantungan terhadap BBM karena kendaraan pribadi berkurang," pungkasnya.